Sabtu, 01 Juni 2013

Asas-Asas Hukum Pembuktian

Ada 10 jenis asas-asas Hukum Pembuktian Perdata yang terpenting untuk diketengahkan dalam tulisan ringkas ini, kesemuanya erat kaitannya dengan sifat khas dari Hukum Acara Perdata selaku induk dari Hukum Pembuktian Perdata. Karena itulah asas-asas Hukum Pembuktian Perdata ini tidak bisa dilepaskan dari asas-asas Hukum Acara Perdata pada umumnya.

1. ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM

Asas yang paling utama dari Hukum Pembuktian adalah asas Audi Et Alteram Partem yaitu asas kesamaan prosesuil dan para pihak yang berperkara. Atau seperti yang dituliskan oleh Milton C. Jacobs bahwa "General rules of evidence are the same in equity as at law". Dalam istilah lainnya, asas ini pun sering disebut sebagai asas "EINES MANNES REDE IST KEINES MANNES REDE".

Berdasarkan asas inilah sehingga Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan sebelum memberi kesempatan untuk mendengarkan kedua pihak. Dalam hal putusan verstek, dianggap Hakim sudah memberi kesempatan kepada kedua pihak, tetapi kesempatan itu tidak digunakan oleh tergugat.

Sebenarnya lembaga "verstek" ini adalah merupakan faktor penunjang terlaksananya asas Audi Et Alteram Partem ini, karena dengan adanya verstek, maka tergugat didorong untuk menggunakan haknya memperoleh kesamaan prosesuil dengan hadir, karena kalau tergugat tidak hadir padahal telah dipanggil secara patut, akibatnya Hakim dapat menjatuhkan putusah verstek.

Sebagai konsekwensi adanya kesempatan yang sama secara prosesuil telah diberikan terhadap kedua pihak yang berperkara maka suatu perkara tidak dapat disidangkan dua kali berdasarkan asas "BIS DE EADEM RE NE SIT ACTIO".

Berdasarkan asas Audi Et Aiteram Partem ini, hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian pada pihak yang berperkara agar kesempatan untuk kalah atau menang bagi kedua pihak tetap sama, tidak pincang atau berat sebelah. Di sini perlunya Hakim memperhatikan asas-asas beban pembuktian.

Penggugat mau pun tergugat dapat menggunakan semua alat-alat bukti, dalam arti kata tentunya menurut kebutuhan dan kasusnya. Kecuali dalam hal-hal khusus, misalnya antara penggugat dan tergugat mengadakan perjanjian pembuktian bahwa jika terjadi persengketaan di muka pengadilan, satu-satunya alat bukti yang dapat digunakan adalah alat bukti tertulis atau akta otentik misalnya.

Untuk menjamin terlaksananya asas Audi Et Alteram Partem ini, undang-undang telah menentukan bahwa pengadilan dilakukan dengan pemeriksaan terbuka untuk umum, kecuali dalam hal-hal khusus misalnya perkara yang berkaitan dengan kesusilaan maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum.

2. ASAS IUS CURIA NOVIT

Asas Hukum Pembuktian yang juga merupakan asas Hukum Acara Perdata pada umumnya dikenal dengan sebutan asas "IUS CURIA NOVIT", yaitu bahwa Hakim selalu difiksikan mengetahui akan hukumnya dari setiap kasus yang diadilinya. Sebenarnya asas ini berasal dari zaman Legistis dimana menurut kaum Legis, hukum itu identik dengan undang-undang, dan undang-undang mampu mengatur keseluruhan aturan hukum. Dewasa ini ajaran Legis sudah tidak diterima, tetapi asas IUS CURIA NOVIT masih tetap diperlakukan.

Berdasarkan asas ini, Hakim sama sekali tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara hingga putus dengan alasan Hakim tidak mengetahui hukumnya, atau hukumnya belum ada. Dalam hal hukumnya jelas belum ada, Hakim harus menggunakan methode Analog dan Argumentum A Contrario.

Berdasarkan asas lus Curia Novit ini, maka para pihaklah yang wajib untuk membuktikan "peristiwa"nya, sedang Hakim membuktikan masalah hukumnya.

3. ASAS NEMO TESTIS INDONEUS IN PROPRIA CAUSA

Asas ini menganut ajaran bahwa tidak seorangpun vang dapat menjadi saksi atas perkaranya sendiri. Sehingga berdasarkan asas ini, baik pihak penggugat atau pun pihak tergugat tidak mungkin tampil sebagai saksi dalam persengketaan antara mereka.

Dengan lain perkataan, saksi haruslah orang lain yang akan memberikan keterangan kesaksian tentang apa yang dilihatnya, didengarnya dan dialaminya.

Sehubungan dengan saksi ini, ada asas khusus yang bunyinya “UNUS TESTIS NULLUS TESTIS” (satu saksi bukan saksi). Dan biasanya asas inipun diterapkan alat bukti persangkaan-persangkaan.

4. ASAS NE ULTRA PETITA

Asas ini adalah asas yang membatasi hakim sehingga hakim hanya boleh mengabulkan sesuai yang dituntut. Hakim dilarang mengabulkan lebih daripada yang dituntut.

Sehubungan dengan pembuktian, maka ini berarti hakim tidak boleh membuktikan lebih daripada apa yang dituntut oleh penggugat.

Jika tergugat telah mengakui secara penuh dengan “pengakuan murni” atas gugatan penggugat, maka sekalipun pengakuan tergugat itu diketahui oleh hakim sebagai tidak benar, tetapi hakim berdasarkan asas Ne Ultra Petita harus menerima pengakuan murni tergugat itu sebagai sesuatu yang benar.

Inilah sehingga Hakim Perdata dalam membuktikan bersifat "PREPONDERENSE OF EVIDENCE".

5. ASAS NEMO PLUS JURIS TRANSFERRE POTEST QUAM IPSE HABET

Asas ini menentukan bahwa tidak ada orang yang dapat mengalihkan lebih banyak hak daripada apa yang dimilikinya.

Dihubungkan dengan pembuktian, maka contohnya dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

“Si A menggugat bahwa gedung bertingkat yang terletak di Jl. Sabutung 58 Ujungpandang adalah rumah si A, bukan rumah milik si B. Dalam perkara ini, Tergugat adalah si B yang menempati rumah itu. Dalam persidangan itu si B selaku tergugat mengadakan pengakuan murni bahwa “benar gedung bertingkat itu adalah milik si A” Padahal si B sebenarnya mengetahui bahwa gedung yang di tempatinya itu sebenarnya adalah milik Tuan X”. Dalam hal kasus di atas, karena si B mengakui sesuatu yang bukan haknya, maka berdasarkan asas Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet, hakim tidak boleh menerima pengakuan itu.

Lain halnya seandainya gedung tadi milik si B, kemudian dengan kesadaran penuh si B mengakui di muka persidangan bahwa gedung itu milik si A, pengakuan ini meskipun tidak benar, tetap karena mengenai hak si B sendiri, maka oleh hukum dianggap si B memberi hadiah kepada si A gedung bertingkat miliknya itu.

6. ASAS NEGATIVA NON SUNT PROBANDA

Asas ini menyatakan bahwa sesuatu yang bersifat negatie itu tidak dapat dibuktikan. Yang dimaksud sebagai sesuatu yang bersifat     negatie adalah yang menggunakan perkataan "TIDAK", misalnya : Tidak berada di Malino, Tidak merusak mobil si A, tidak berhutang kepada si X, dan lain-lain.

Sehubungan dengan asas ini, penulis ingin memperlunak, bahwa sesuatu yang bersifat negatif tidaklah berarti mustahil untuk dibuktikan, hanya saja sulit untuk dibuktikan secara langsung. Dengan lain perkataan, dapat dibuktikan secara tidak langsung.

Sebagai misal: Jika si A diminta untuk membuktikan ketidakberadaannya di Pare-Pare pada tanggal 9 Nopember 1982, maka si A     dapat membuktikannya dengan jalan membuktikan keberadaannya di Jakarta pada saat yang sama.

7. ASAS ACTORI INCUMBIT PROBATIO
Asas ini dikenal juga sebagai asas "beban pembuktian" (The Burden of proof ) yang dalam Hukum Positip kita di Indonesia diatur dalam pasal 163 H.I.R. (pasal 283 RBG, pasal 1865 BW).

Asas ini berarti bahwa barangsiapa yang mempunyai suatu hak atau menyangkali adanya hak orang lain, harus membuktikannya. Hal ini berarti bahwa dalam hal:

a. Pembuktian yang diajukan penggugat dan tergugat sama-sama kuat, atau

b. Pembuktian yang diajukan penggugat dan tergugat sama sekali tidak ada,

maka baik penggugat maupun tergugat ada kemungkinan dibebani dengan pembuktian oleh Hakim.

Bagi pihak yang dibebani pembuktian, kemudian ternyata tidak mampu untuk membuktikannya, harus dikalahkan dalam perkara itu. Inilah yang dinamai sebagai "resiko pembuktian". Siapa yang harus dibebani pembuktian? Sifatnya kasuistis, artinya tergantung kasusnya.

8. ASAS YANG PALING SEDIKIT DIRUGIKAN

Asas ini menyatakan bahwa Hakim harus membebani pembuktian bagi pihak yang paling sedikit dirugikan jika harus membuktikan.

Asas ini jika dalam Hukum Pidana sebenarnya merupakan perwujudan dan The Presumption of innocence" (Praduga tak bersalah).

Asas ini sering dihubungkan dengan asas Negativa non sunt probanda. Jadi  yang dianggap pihak yang paling dirugikan jika harus membuktikan adalah pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negative.

9. ASAS BEZITTER YANG BERITIQAD BAIK
Asas ini berbunyi bahwa itiqad baik selamanya harus dianggap ada pada setiap orang yang menguasai sesuatu benda dan barang siapa menggugat akan adanya itiqad buruk bezittter itu harus membuktikannya.

Jadi dengan asas ini telah ditentukan bahwa jika penggugat dalam gugatannya mendakwa/ menyatakan adanya itiqad buruk pada si tergugat yang merupakan bezitter dari barang yang digugat, si penggugatlah yang harus dibebani dengan pembuktian (lihat pasal 533 BW).

10. ASAS YANG TIDAK BIASA HARUS MEMBUKTIKAN

Asas ini ditemui dalam putusan Mahkamah Agung, sehingga merupakan asas yang lahir dari Yurisprudensi, bahwa barangsiapa yang menyatakan sesuatu yang tidak biasa,  harus membuktikan sesuatu yang tidak biasa itu.

Selain ke-10 macam asas-asas Hukum Pembuktian yang penulis anggap terpentng, tentu saja masih ada asas-asas lain yang dapat ditemui baik dalam Hukum Positip maupun Yurisprudensi atau Doktrina.

Tidak ada komentar :

Poskan Komentar